Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi
Ilustrasi. Gambar: Pixabay (QuinceMedia)
5
(5)

Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi

Oleh: Sarno Wuragil

Advertisement

Abstraksi

Amanat Undang-Undang Dasar tahun 1945 menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat. Artinya terlaksananya pemilihan umum didasarkan pada asas kebebasan wajib dijamin oleh negara. Termasuk kandidat narapidana korupsi yang uji materinya dikabulkan dalam putusan Mahkamah Konstitusi bersifat constitusional bersyarat. Penetapan MK terhadap permohonan uji materi ini tidak lain Pasal 4 ayat (3) PKPU terhadap Undang-Undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Serta Putusan MK membatalkan PKPU yang menyatakan larangan koruptor berpartisipasi menjadi calon legislatif dikarenakan bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 45 dan Pasal 240 ayat (1) huruf g UU Pemilu. Mantan narapidana korupsi mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain. Merupakan suatu hak yang dijamin oleh konstitusi. Implikasi dari putusan MK tersebut Komisi Pemilihan Umum harus melakukan penyesuaian isi putusan MK dengan PKPU. Penyesuaian dilakukan dengan merevisi PKPU terhadap Pasal yang membatalkan larangan mantan terpidana rasuah mencalonkan diri menjadi kandidat calon legislatif.

A. Pendahuluan

Hukum ialah produk politik pengertian ini akan menjadi berbeda atau salah jika didasarkan pada das sollen atau hukum tidak diartikan sebagai undang-undang. Padahal hubungan hukum dan politik bisa didasarkan pada pandangan das sollen (keinginan) atas das sein (kenyataan). Hukum diartikan sebagai peraturan perudang-undangan (UU/Putusan Peradilan).

Apabila menggunakan das sollen adanya hukum sebagai dasar mencari kebenaran ilmiah dan memberi arti hukum di luar Undang-Undang maka pernyataan hukum merupakan produk politik tentu tidak benar. Mungkin yang benar politik merupakan produk hukum. Bahkan bisa jadi keduanya tidak dibenarkan menggunakan asumsi dan konsep dasar asas das sollensein. Misalnya asumsi indeterminasi hukum dan politik. Asumsi ini mengatakan bahwa hukum dan politik saling mempengaruhi, sebab “politik tanpa hukum itu zdalim” sedangkan “politik tanpa hukum itu lumpuh”.

Begitu juga jika kita membahas korupsi kaitannya dengan koruptor maju pemilu. Koruptor terjerat hukum UU korupsi bahkan di awal menjabat disumpah tidak akan korupsi sebagai zona integritas. Keinginan negara ini tanpa korupsi namun kenyataannya dimana-mana korupsi seakan “kutukan” menjadi negara dengan jumlah kasus korupsi cukup tinggi.

Gelayut antara harapan (khawf wa ra{ja`) dan harapan ini yang terus beradu dalam pikiran saya. Apalagi Mahkamah Konstitusi membatalkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 20 Tahun 2018 lantaran Pasal tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Serta Pasal 28 huruf D UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berangkat dari hal di atas, penulis mencoba untuk menelisik penyebab pembatalan uji materi tersebut.

Kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut ketentuan Undang-Undang Dasar 1945 yang diatur dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan aturan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan bahwa negara Indonesia sebagai negara hukum.[1] Negara hukum (Rechtstaat) adalah konsep yang berparadigma bahwa Negara dan alat kekuasaannya (pemerintah) tak dibenarkan bertindak atas kekuasaannya belaka, melainkan harus ditumpukan pada dasar kebenaran hukum yang telah dipositifkan ialah Undang-Undang yang pada gilirannya berdiri tegak diatas kebenaran hukum Undang-Undang yang paling dasar, ialah Undang-Undang Dasar.[2]


[1] Jimly Asshiddiqie. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat dalam Konstitusi dan Pelaksanaannya di Indonesia. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve. hlm. 59 – 105.

[2] Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. hlm. 138.


Bukti bahwa Indonesia merupakan negara hukum ialah penjelasan rumusan Pasal 1 ayat (3) pemilihan umum diselenggarakan dan dilaksanakan secara bebas tanpa tekecuali dengan adanya kewajiban jaminan dari negara. Dapat dimaknai bahwa dihadapan hukum rakyat memiliki persamaan dalam hal derajad yang tidak boleh dibedakan serta ketidakberpihakan.[3]

Pada konteks ini pemilu merupakan perwujudan hak asasi manusia dalam dimensi hukum.[4] Pemilihan umum sebagai sarana rakyat mengartikulasikan aspirasi dan kepentingan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Lebih dari itu pemilu merupakan kebutuhan pemerintah akan keabsahan kekuasaannya.[5]

Dari sinilah muncul penilaian terhadap calon legislatif berkaitan dengan elektabilitas dan integritas. Calon legislatif harus memiliki rekam jejak yang baik dan bereputasi. Permasalahan muncul ketika caleg yang memiliki track record buruk (tersandung perkara korupsi) menjadikan penilaian tidak layak menduduki jabatan kenegaraan.

Akibatnya KPU melarang mantan narapidana korupsi sebagai calon legislatif. Mulailah legitimasi mantan narapidana korupsi mencuat kepermukaan ketika turut serta dalam pemilihan umum. Pembicaran yang sensitif mengingat putusan MK bersifat constitusional terhadap calon legislatif apalagi memiliki pengalaman pait sampai dieksekusi putusan inkracht oleh pengadilan.

Pengabulan permohonan oleh Pemohon Jumanto tentang keberatan hak uji materiil sebatas frasa “mantan terpidana korupsi” di Pasal 4 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sehingga sifat constitusional muncul ketika MK menganggap peraturan PKPU bertentangan dengan pembentuk peraturan perudang-undangan di atasnya, yaitu UU Pemilu juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Pro dan kontra terhadap persoalan ini muncul sejak 2 Juli 2018 di kalangan pengamat pemilu, parpol, akademisi dan masyarakat.


[3] Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta: Rajawali Pers. hlm. 5. Lihat Ahmad Ulil Aedi. 2013. Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum). Jurnal Law Reform. Vol. 8. No. 2. hlm. 1.

[4] Rahayu. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia. Edisi Revisi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro. hlm. 5 – 7.

[5] Affan Sulaeman. 2015. Demokrasi, Partai Politik, dan Pemilihan Kepala. Jurnal Ilmu Pemerintahan D CosmoGov. Vol.1. No.1. April. hlm. 20.


Di sisi lain negara hadir untuk mencegah praktek korupsi, karena dampaknya yang luar biasa, tak heran, korupsi pun sudah dikategorikan sebagai extra ordinary crime. Bahkan negara tidak henti berinovasi dalam menanamkan nilai-nilai antikorupsi. Mulai dari pendekatan budaya, sosial, hingga pendidikan.

Lagi-lagi usaha ini terbentur akibat hukum tumpang tindih. Belum menyoal hak asasi manusia yang diatur dalam Pasal 28 huruf D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyebutkan bahwa “setiap orang berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.

Berdasarkan bunyi pasal tersebut dalam hal: pemilu, hak politik warga negara dalam pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah, yakni hak untuk memilih dan dipilih merupakan suatu hak asasi yang dijamin dalam UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari sinilah penulis ingin mengkaji hal tersebut lebih mendalam terkait Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi.

Tipe penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian dilakukan secara kualitatif dengan bertumpu pada studi kepustakaan (library research).

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan metode content analysis, yaitu menganalisa data yang diperoleh dari studi kepustakaan terkait problematika mantan napi korupsi menjadi calon legislatif.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan di atas, rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana legitimasi mantan narapidana korupsi calon legislatif pasca putusan Makamah Konstitusi? Selain itu, Penulis berusaha semaksimal mungkin untuk mendeskripsikan tentang pertimbangan MK dan implikasi hukumnya.

C. Pembahasan

1.Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi Calon Legislatif

Kejahatan korupsi masuk ke dalam kategori kejahatan yang luar biasa (extra ordinary crime) menyebabkan kemiskinan disuatu negara sehingga pantas menjadi musuh bersama dan musuh internasional. Penyebabnya ialahpenyalahgunaan jabatan publik demi kepentingan pribadi, menyalahgunakan kekuasaan dan melanggar kode etik. Bisa dikatakan kejahatan korupsi jika memenuhi beberapa syarat berupa termotivasi, kesempatan, niat serta risiko korupsi.

Jika dicermati uaraian di atas dianggap bersinggungan dengan ikhtiar dalam menegakan Hak Asasi Manusia (HAM) dan semangat kedaulatan rakyat. Padahal korupsi juga merenggut hak sosial dan ekonomi. Namun deskripsi tersebut lebih mengarah pada unsur politik.

Perlindungan HAM dari unsur politik ialah setiap orang dilindungi haknya ketika berserikat dan berkumpul dengan orang lain untuk mendirikan partai politik tujuannya bersaing dalam pemilihan umum. Bahkan diperintahkan dalam konstitusi sendiri bahwa kedaulatan tertinggi ada di tangan rakyat sebab yang benar-benar berdaulat adalah rakyat pelaksanaannya berdasarkan UUD 45.

Dengan demikian, pembatasan hak warga negara bersetatus mantan narapidana rasuah sejatinya koruptor sendiri merupakan bagian dari rakyat yang memegang kedaulatan tertinggi telah dibatasi dalam menjalankan hak pilih ataupun dipilih. Hal itu dilarang kecuali hak politik diberhentikan langsung oleh pengadilan.

Tidak heran jika HAM merupakan hak dasar yang dimiliki manusia sejak lahir. Maka jaminannya negara harus mendeklarasikan dalam bentuk tulisan dikonstitusinya (UUD 45), dibaratkan sebagai starting point karena menjadi bagian yang paling berharga dalam konstitusi.[6]


[6] Jimly Asshiddiqie. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press. hlm. 343.


Dalam ketentuan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Adanya kelanggengan mendapatkan hak sipil dan politik, sosial, ekonomi, dan budaya, bahkan hak kelompok perempuan, anak, serta masyarakat adat (indegenous people) semua itu telah dijamin oleh Undang-Undang. Secara jelas hak asasi manusia merupakan hak yang kodrati (mutlak) dan paling mendasar melekat pada manusia dipahami sebagai natural rights.[7]

Biarpun begitu koruptor harus mendapatkan perlakuan khusus karena melakukan kejahatan luar biasa. Langkah progresif dilakukan KPU merupakan upaya pemberantasan korupsi dalam rangka menciptakan pemerintah yang bersih melalui pemilihan legislatif.[8]

Permasalahan yang diangkat menjadi point utama dan dituangkan pada Peraturan Komisi Pemilihan Umum adalah larangan koruptor tampil dalam pemilu sebagai kandidat calon legislatif. Larangan itu tertulis di Pasal 7 ayat (1) huruf (h): “Bukan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak, atau korupsi” begitu bunyinya.

Ketentuan pelarangan koruptor sebagai bakal calon legislatif maju pemilu disiapkan KPU dalam mengantisipasi tahun politik 2019 dan dapat diterapkan pada tahapan pendaftaran caleg.

Fenomena menyita perhatian bagi pemerhati pemilu di Indonesia akibat perdebatan pro dan kontra dalam mempertahankan opininya. Kegaduhan di kalangan masyarakat bukan berarti tidak mendukung langkah KPU namun dianggap melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sehingga terjadi penolakan. Serta bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 45. Penyebabnya ialah mantan narapidana kasus korupsi dianggap mempunyai hak politik yang sama dengan warga negara yang lain, suatu hak yang dijamin oleh konstitusi.


[7] Mexsasai Indra. 2011. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Refika Aditama. hlm. 167.

[8] PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.


Pelarangan mantan pidana korupsi mendaftar caleg tidak beralasan, belum tentu korupsi lagi. Jika dikaitkan konsepsi HAM dengan rechtstaat, manusia tidak memiliki kekuasaan untuk memerintah justru hukum sebagai posisi tertinggi dalam kehidupan negara.

Maka hukum memiliki makna kesatuan hierarki dalam tatanan norma hukum saja karena puncaknya adalah konstitusi. Artinya negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi sebagai konsekuensi dari konsep negara hukum sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi merupakan wujud perjanjian sosial tertinggi.

Dengan demikian negara sebagai pemegang kewajiban pemenuhan HAM memiliki tugas: penegakan melalui UU, pembentukan pengadilan HAM, pembentukan pemerintah komisi Nasional, dan penegakan melalui proses pendidikan.[9]

Oleh sebab itu legitimasi mantan narapidana korupsi berpatisipasi dalam pemilu sebagai caleg tidak menjadi masalah. Pemenuhan HAM dalam pemilihan umum merupakan representasi dari demokrasi.

Ukurannya dikatakan pemilu yang integritas (menjunjung HAM) ialah (a) menghormati human rights atas perjanjian internasional tentang hak sipil dan politik; (b) menghargai HAM melalui kesetaraan dihadapan hukum dan penegakannya tidak boleh sewenang-wenang bagi warga negara sehingga pemerintah wajib bertanggung jawab (c) pemerintah mewakili rakyat untuk menyelenggarakan pemilu yang berintegritas dilihat dari prinsip, standar, hak dan peraturan.[10]


[9] Jimly Asshiddiqie. 2005. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Jakarta: Konstitusi Press. hlm. 152 – 162.

[10] Komisi Global Untuk Pemilihan Umum. 2012. Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia. Demokrasi Dan Keamanan.September. hlm. 6.


2. Pertimbangan Mahkamah Konstitusi Terkait Legitimasi Mantan Terpidana Korupsi Sebagai Calon Legislatif

Pelarangan koruptor mengikuti pemilihan umum sebagai calon legislatif dinilai bertentangan dengan Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU Pemilu merupakan hasil putusannya MK.

Secara substansial putusan MK dapat dijabarkan menjadi dua yaitu pertama, tidak ada larangan koruptor mencalonkan diri sebagai kandidat caleg di pemilihan umum jika merujuk Pasal 240 ayat (1) huruf (g) UU Pemilu, sebagaimana tertuang di Pasal 4 ayat (3) PKPU. Kedua, norma hukum PKPU yang melarangan bakal caleg dari mantan pidana rasuah maju pemilu jelas bertentangan dengan Pasal 12 huruf (d) UU No. 12 Tahun 2011 berbunyi, “peraturan di bawah Undang-Undang berisi materi untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya”. Sehingga, Komisi Pemilihan Umum dinilai ceroboh membikin aturan semau sendiri tanpa melihat hierarki peraturan perudang-undangan di atasnya.[11]

Sesungguhnya peristiwa tersebut KPU menginginkan bakal calon anggota legislatif berasal dari figur yang bersih dan berintegritas tanpa memiliki rekam jejaknya buruk.

Dapat dikatakan sebuah keniscayaan, ini yang menjadi pertimbangan MK dalam mengadili perkara hak uji materiil bahwa penyelenggaraan pemilu harus menjunjung keadilan dan integritas tinggi sesuai dengan semangat PKPU.

Selain itu, kesalahan KPU ialah aturan yang mengatur  larangan narapidana korupsi mencalonkan diri sebagai calon legislatif lebih rendah di bawah Undang-Undang Pemilu (in casu) PKPU. Semestinya pengaturan pembatasan hak politik seorang warga negara dimuat dalam Undang-Undang.


[11] Ahmad Zazili. 2012. Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi. Vol. 9. No. 1. hlm. 34.


Dengan demikian dapat dipahami bahwa pertimbangan MK menilai PKPU menganggap berbenturan, dan tidak seiring serta kurang memenuhi asas-asas pembentukan peraturan perudang-undangan yang baik, sebagaimana yang dijelaskan dalam UU No. 12 Tahun 2011.[12]

Asas hukum pembentukan peraturan perudang-undangan hierarkinya tidak boleh bertentangan maka PKPU sebagai aturan lebih rendah tidak boleh mengatur yang tidak ada dalam Undang-Undang Pemilu karena lebih tinggi kedudukannya.

Disinilah posisi PKPU membatasi hak politik bagi mantan narapidana korupsi menjadi kandidat calon legislatif jika dilihat dari norma-nya. Padahal UU pemilu tahun 2017 tidak ada Pasal yang membatasi caleg ingin mendaftar di pemilu yang menunjuk pada mantan narapidana korupsi. Jelas sekali tidak ada sinkronisasi norma hukumnya antara PKPU dengan UU pemilu.

Dalam pembentukan peraturan perudang-undangan perlu berpedoman pada asas-asas pembentuk peraturan yang baik dan ideal salah satunya ialah “Undang-Undang yang dibuat oleh penguasa lebih tinggi mempunyai kedudukan yang tinggi pula” (lex superior derogat legi inferiori).[13]

Apabila KPU bersikukuh ingin menghilangkan hak pilih (ditiadakan) harus melihat pertimbangannya yaitu ketidakcakapan dan ketidakmungkinan (impossibility) karena dicabut hak pilihnya oleh putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Padahal, pemilu harus dijunjung secara demokratis dimana harus menjamin warga negara mendapatkan hak memilih (right to be vote) dan hak dipilih (right to be candidate).


[12] Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

[13] Soerjono Soekanto, & Purnadi Purbacaraka. 1993. Perihal Kaidah Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti. hlm. 92.


Berbagai pertimbangan tersebut, Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan dari Pemohon Jumanto tentang keberatan hak uji materiil serta menerangkan bahwa Pasal 4 ayat (3) PKPU frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan pembentukan peraturan yang lebih tinggi, yaitu UU Pemilu juncto Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan. Adanya terkabulnya permohonan tersebut, secara otomatis PKPU kehilangan kekuatan hukum yang mengikat bahkan tidak berlaku umum.

3. Implikasi Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi

Terkait dengan putusan MK, KPU menindaklanjuti dengan membuat Surat Edaran kepada KPU Provinsi, Kabupaten/Kota mengenai calon legislatif terindikasi kejahatan korupsi diizinkan mencalonkan sebagai kandidat wakil rakyat.

Imbas dari putusan MK setelah dibatalkannya Pasal 4 ayat (3) PKPU ialah melegalkan mantan terpidana apapun mencalonkan diri sebagai calon legislatif. Narapidana itu tidak sebatas pada kejahatan kasus korupsi saja, namun berlaku untuk semua pelaku kejahatan baik seksual terhadap anak, dan bandar narkoba.

Implikasi terhadap pasal yang membatalkan larangan narapidana korupsi menjadi calon legislatif ialah KPU harus melakukan penyesuaian isi putusan MK dengan PKPU dengan cara merevisi.[14]

Revisian PKPU segera dirampungkan terkait permohonan keberatan hak uji materiil atas PKPU dinilai khusus. Jika dibandingkan dengan permohonan peraturan perudang-undangan di bawah Undang-Undang lain pada umumnya. Disebabkan adanya ketentuan Pasal 76 ayat (4) UU Pemilu yang dibatasi waktu paling lama 30 hari kerja sejak permohonan diterima.[15]


[14] Tahapan revisi PKPU: (1) uji publik dan konsultasi dengan DPR serta pemerintah untuk memastikan kesesuaian hasil revisi putusan MK. (2) penetapan dilakukan oleh KPU dan disahkan oleh Kemenkumham. (3) KPU menyosialisasikan peraturan baru kepada para peserta pemilu tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota.

[15] Undang-Undang Pemilihan Umum. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bandung: Fokusmedia. hlm. 50.


Pengaturan tenggang waktu diatur juga dalam Pasal 8 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011 ditentukan selama 90 hari setelah putusan dikirim ke Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan peraturan perudang-undangan tersebut. Apabila Pejabat TUN tidak menjalankan tugasnya, berimbas pada peraturan perudang-undangan dimohonkan di mata hukum tidak memiliki kekuatan hukum tetap.[16]

Sehingga, putusan dianggap unfaedah bagi Pemohon secara khusus dan masyarakat secara umum karena permohonan diputus melewati waktu yang ditentukan.

KPU sebagai penyelenggara pemilu wajib mengambil langkah melakukan revisi putusan MK terhadap PKPU. Putusan MK bagian dari norma hukum berkekuatan mengikat sama dengan Undang-Undang. Subtansi putusan MK terhadap pengaturan membatasi hak politik seorang warga negara harus dimuat dalam Undang-Undang, bukan diatur di bawah Undang-Undang (in casu) PKPU.

Bahkan tidak bisa Pasal 169 huruf d UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dijadikan pedoman karena persyaratan berbeda dan tidak berlaku bagi calon anggota legislatif yang merupakan mantan napi korupsi. Oleh sebab itu, mengantisipasi pemilu yang akan datang terkait pembatasan hak politik ini diperlukan kajian terlebih dahulu yang didasarkan pada asas hukum pembentukan aturan perudang-undangan.

Melihat hasil putusan MK di atas dapat dikatakan bagian dari pembangunan hukum yang reposnsif melalui politik yang demokratis. Tidak heran jika amandemen konstitusi Indonesia terstruktur menjamin sistem politik demokratis dari sudut ketatanegaraan hubungan kekuasaan dan negara.

Terbukti legetimasi mantan narapidana korupsi menjadi calon legislatif diperbolehkan mencalonkan diri pada pemilihan umun dan tidak melanggar hak kontitusional. Hal ini membingkai politik Indonesia bisa dibilang demokratis.[17]


[16] Peraturan Mahakamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011.

[17] Moh. Mahfud MD. 2018. Politik Hukum Di Indonesia. Ed. Revisi. Cet. 8. Depok: Rajawali Pers. hlm. 380.


Ada dua acara mengaktualisasikan sistem demokratis di Indonesia yang wajib dipertimbangkan antara lain: pertama, sistem demokrasi yang

dikukuhkan amandemen konstitusi wajib diikuti dengan moralitas.[18] Moral adalah unsur intrinsik hukum berupa perbuatan dinilai dengan barometer kebaikan atau keburukan.

Moralitas ini hadir ketika calon anggota legislatif jujur mengakui bahwa dirinya adalah mantan koruptor serta hak politiknya tidak dicabut berdasarkan putusan pengadilan. Maka, tugas negara hanya meyerahkan kembali kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan untuk memilih wakilnya diparlemen meskipun terlihat baik namun secara hakiki telah medzalimi rasa keadilan orang lain.[19]

Kedua, sebagai produk kesepakatan (resultante) yang lahir dari keadaan dan waktu tertentu UUD itu tidak boleh ditutup dari kemungkinan untuk diubah dengan resultante baru.[20]

Dengan demikian jika tidak akan bertentangan dengan UUD 45 terutama menyangkut HAM pasal 28 huruf D maka perlu melakukan perubahan (revisi) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu untuk diuji materi. Jika mengandalkan amandemen ataupun referendum UUD dirasa tidak memungkinkan maka melalui jalur revisi kajian lembaga legislatif (pembuatan UU).

Namun dalam kenyataannya legislatif lebih banyak membuat keputusan politik dibandingkan dengan menjalankan hukum yang sesungguhnya, jika pekerjaan hukum itu dikaitkan dengan masalah prosedur. Tampak jelas bahwa lembaga legislatif (yang menetapkan produk hukum) sebenarnya lebih dekat dengan politik daripada dengan hukum itu sendiri.[21]


[18] Ibid.

[19] Satjipto Rahardjo, Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 132.

[20] Ibid.

[21] Moh. Mahfud MD, Politik Hukum Indonesia, Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, 2006, hlm. 8 – 9.


D. Simpulan

In casu PKPU dalam Pasal 4 ayat (3) PKPU frasa “mantan terpidana korupsi” bertentangan dengan peraturan perudang-undangan yang lebih tinggi (Undang-Undang Pemilu juncto UU No. 12 Tahun 2011). Sehinga terjadi penolakan dikarenakan KPU melanggar Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Selain hal tersebut, bertentangan dengan Pasal 28 huruf D UUD 45.

Implikasi dari putusan MK, KPU harus menyesuaikan isi putusan MK dengan PKPU dan merevisi PKPU terhadap Pasal melarangan koruptor maju sebagai calon legislatif serta mengizinkan koruptor mencalonkan diri sebagai legislatif.

Daftar Pustaka

Aedi, Ahmad Ulil. 2013. Rekonstruksi Asas Kesamaan di Hadapan Hukum (Equality Before The Law) (Suatu Kajian Khusus Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara 21-22/PUU-V/2007 Dalam Perspektif Filsafat Hukum). Jurnal Law Reform. Vol. 8. No. 2.

Asshiddiqie, Jimly. 1994. Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.

_________, Jimly. 2005. Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia. Edisi Revisi. Konstitusi Press. Jakarta.

_________, Jimly. 2011. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Rajawali Press.

Indra, Mexsasai. 2011. Dinamika Hukum Tata Negara Indonesia. Bandung: Refika Aditama.

Komisi Global Untuk Pemilihan Umum. 2012. Pendalaman Demokrasi: Strategi Untuk Meningkatkan Integritas Pemilihan Umum di Seluruh Dunia. Demokrasi Dan Keamanan. September.

Mahfud MD, Moh. 2018. Politik Hukum Di Indonesia. Edisi Revisi. Cet. 8. Depok: Rajawali Pers.

__________, Moh. 2006. Politik Hukum Indonesia. Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia.

Peraturan Mahakamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2011.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018.

Rahardjo, Satjipto. 2009. Hukum Progresif Sebuah Sintesa Hukum Indonesia. Yogyakarta: Genta Publishing.

Rahayu. 2015. Hukum Hak Asasi Manusia. Edisi Revisi. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Santoso, Topo dan Eva Achjani Zulfa. 2003. Kriminologi. Jakarta:  Rajawali Pers.

Soekanto, Soerjono & Purnadi Purbacaraka. 1993. Perihal Kaidah Hukum. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Sulaeman, Affan. 2015. Demokrasi, Partai Politik, Dan Pemilihan Kepala. Jurnal Ilmu Pemerintahan D CosmoGov. Vol.1. No.1. April.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perudang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234).

Undang-Undang Pemilihan Umum. 2017. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017. Bandung: Fokusmedia.

Winarno. 2013. Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan. Jakarta: PT. Bumi Aksara. Zazili, Ahmad. 2012. Pengakuan Negara Terhadap Hak-hak Politik (Rigth to Vote) Masyarakat Adat Dalam Pelaksanaan Pemilihan Umum. Jurnal Konstitusi. Vol. 9. No. 1.

Anda telah membaca “Legitimasi Mantan Narapidana Korupsi sebagai Calon Legislatif Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi”.

Untuk mendapatkan versi PDF, silahkan unduh melalui tautan berikut: Download Makalah

Baca juga:

Integritas Penyelenggara Pemilu

Apakah artikel ini bermanfaat?

Mohon sampaikan pendapat anda dengan klik bintang di bawah ini!

Average rating 5 / 5. Vote count: 5

No votes so far! Be the first to rate this post.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here